Menu Utama
Indigo Button

Rubrik Berita
Keluarga Berencana (3)
Kualitas Hidup Perempuan (0)
Perlindungan Anak (0)
Perlindungan Perempuan (1)
Umum (1)

Department of Women's Empowerment and Family Planning Affairs Official Site

Uraian Tugas BPP-KB Prov. Kaltim

Bagian Ketigabelas

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PEMBERDAYAAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 184

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Merumuskan rencana strategis Badan berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja.
  3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  6. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi.
  7. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dana pendamping kegiatan Badan.
  8. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta menetapkan standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
  9. Melakukan kerjasama di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait, Antar Negara, Antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program.
  10. Memfasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran.
  11. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program.
  12. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
  13. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  14. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

SEKRETARIS

Pasal 185

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Melaksanakan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Perlengkapan dan Pemeliharaan, Hukum dan Kehumasan serta Pengaduan Masyarakat sesuai dengan program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
  7. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja.
  8. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang.
  10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 186

Kepala Sub Bagian. Perencanaan Program mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, LAKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan.
  6. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas
  7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  8. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tug as.
  9. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.
  10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan .

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Pasal 187

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  5. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi.
  6. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.
  7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  8. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
  9. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi.
  10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.
  11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 188

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
  4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
  5. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan.
  6. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.
  7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
  8. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas.
  9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya.
  10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Pasal 189

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Kualitas Hidup Perempuan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Kualitas Hidup Perempuan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan/penilaian P2WKSS, RSSI, GSI/KSI dan perusahaan terbaik Pembina Tenaga Kerja Wanita (nakerwan) untuk peningkatan kualitas hidup perempuan.
  7. Mengidentifikasi kebutuhan kualitas hidup perempuan dengan melakukan pendataan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  8. Melaksanakan kegiatan bidang politik, sosial budaya dan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan.
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program.
  10. Memfasilitasi kerjasama Bidang Kualitas Hidup Perempuan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja.
  11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasilnya.

KEPALA SUB BIDANG POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA

Pasal 190

Kepala Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang Politik Sosial dan Budaya berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
  4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Politik Sosial dan Budaya berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
  5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Politik Sosial dan Budaya dan menyiapkan hasil koordinasi untuk kegiatan selanjutnya.
  6. Melakukan koordinasi dan pembinaan/penilaian P2WKSS, RSSI, GSI/KSI dan Perusahaan terbaik pembina Nakerwan.
  7. Melakukan inventarisasi pendataan Pembangunan Manusia Berbasis Gender.
  8. Melaksanakan kegiatan sub Bidang Politik Sosial dan Budaya di Kab/Kota.
  9. Menyampaikan laporan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
  10. Melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pengendalian kualitas hidup perempuan di Kab/Kota.
  11. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
  12. Menyiapkan bahan laporan bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya
  13. Melaksnakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan

KEPALA SUB BIDANG EKONOMI

Pasal 191

Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang Ekonomi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
  4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Ekonomi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
  5. Melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kegiatan-kegiatan program pengaturan ekonomi.
  6. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan perumusan kebijakan program pengaturan ekonomi.
  7. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan Instansi terkait program-program pengaturan ekonomi,
  8. Melakukan penyiapan bahan-bahan pengendalian untuk kegiatan pengaturan ekonomi.
  9. Melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan promosi dan kampanye sosial tentang pengaturan ekonomi.
  10. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengaturan ekonomi.
  11. Melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan tekhnis lainnya bidang pengaturan ekonomi.
  12. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
  13. Menyiapkan bahan laporan bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya
  14. Melaksnakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 192

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
  7. Melakukan dukungan, pembinaan, bimbingan teknis Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapain program.
  8. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program.
  9. Memfasilitasi kerjasama Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan instansi terkait, Antar Negara, Antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja.
  10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasilnya.

KEPALA SUB BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 193

Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
  4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
  5. Melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kegiatan-kegiatan program perlindungan perempuan.
  6. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan perumusan kebijakan program perlindungan perempuan.
  7. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan Instansi terkait program perlindungan perempuan
  8. Melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kegiatan program perlindungan perempuan di kabupaten kota Provinsi Kalimantan Timur.
  9. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan program perlindungan perempuan.
  10. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan instansi terkait program perlindungan perempuan.
  11. Melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan promosi dan kampanye sosial tentang perlindungan perempuan.
  12. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan.
  13. Melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan teknis lainnya bidang perlindungan perempuan
  14. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  15. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  16. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
  17. Menyiapkan bahan laporan bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya
  18. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan

KEPALA SUB BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 194

Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang Perlindungan Anak berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
  4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Perlindungan Anak berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
  5. Melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kegiatan program Perlindungan Anak di kabupatendan kota Provinsi Kalimantan Timur.
  6. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk perumusan kebijakan program perlindungan anak.
  7. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan instansi terkait program perlindungan anak.
  8. Melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan anak.
  9. Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.
  10. Melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan teknis lainnya bidang perlindungan anak.
  11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  13. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
  14. Menyiapkan bahan laporan bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya
  15. Melaksnakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan

KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 195

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
  2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
  3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
  5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
  6. Melaksanakan gerakan KB melalui peningkatan pelayanan dan peralatan kontrasepsi untuk meningkatkan kesertaan masyarakat dalam ber KB.
  7. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan dan penyuluh keluarga berencana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
  8. Mengkoordinasikan kegiatan teknis Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk sinkronisasi program.
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program.
  10. Memfasilitasi kerjasama Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja.
  11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
  12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasilnya.

KEPALA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 196

Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang Keluarga Berencana berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
  4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Keluarga Berencana berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
  5. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Keluarga Berencana, bulanan, triwulan, dan tahunan
  6. Melaksanakan penyiapan bahan-bahan untuk petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program Keluarga Berencana.
  7. Membantu menyiapkan konsep kebijakan operasional kegiatan keluarga berencana.
  8. Membantu menyiapkan bahan untuk Penyusunan konsep Penilaian & Evaluasi Program Keluarga Berencana.
  9. Melakukan koordinasi, Pertemuan-pertemuan dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Peserta Keluarga Brencana.
  10. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pekerjaan, serta melakukan penilaian prestasi kerja staf yang dibawahi dan melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja.
  11. Menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
  12. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
  13. Menyiapkan bahan laporan bidang Keluarga Berencana dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya
  14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan

KEPALA SUB BIDANG KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 197

Kepala Sub Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bidang Keluarga Sejahtera berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
  3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik
  4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bidang Keluarga Sejahtera berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas
  5. Menyiapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan tumbuhkembang kelompok Bina-bina Keluarga serta bahan-bahan penyusunan rencana kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan.
  6. Melaksanakan administrasi kegiatan-kegiatan peningkatan dan pengembangan Bina-bina Keluarga serta pemberdayaan keluarga dalam Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
  7. Mengumpulkan dan mengolah data untuk peningkatan dan pengembangan Bina-bina Keluarga, meliputi Ketahanan Agama dan Sosial Budaya, Ketahanan Sosial dan Pendidikan.
  8. Melakukan koordinasi, Pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Bina-bina Keluarga serta Pemberdayaan Keluarga.
  9. Menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pekerjaan, serta melakukan penilaian prestasi kerja staf yang dibawahi dan melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja.
  10. Menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
  11. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai
  12. Menyiapkan bahan laporan bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan mengkompilasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya
  13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan

23/03/2011 03:23



Kembali




Back to Top


Weblink
Situs BPPKB Kab/Kota (6)
Situs Pemerintah Kota (0)
Situs Pemerintah Provinsi (1)
Situs Terkait (1)

Berita Terakhir
Rapat Koordinasi Daerah PP,PA dan KB Prov. Kaltim berlangsung sukses dan lancar
Pelaksanaan Kegiatan Advokasi/Pendampingan Penyusunan PPRG SKPD di Prov. Kaltim di Jogjakarta
Acara Lomba Rap Mengenai Bahaya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
ORIENTASI TENAGA PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP CALON PENGANTIN
ADVOKASI / KONSELING CALON PENGANTIN MENUJU KELUARGA BAHAGIA DAN SEJAHTERA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) dalam Rangka Peringatan Hari Kartini Tahun 2013
SELAMAT HARI ULANG TAHUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KE-57

Kalender



Video Spot Iklan BPPKB

Poling

Bagimana Pendapat Anda Tentang Hasil Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Kaltim ?

Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
Lainnya

Lihat hasil

Disponsori Oleh
Untitled Document

Google Search
Mesin cari google, masukkan kata kunci dan tekan tombolnya.






Protokol
Client:23.20.50.20 Proxy:23.20.50.20

Footer



:. Department of Women's Empowerment and Family Planning Affairs Official Site .:
:. Copyright © Pemprov. Kaltim Maret 2011 .:
Created by
Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Aplikasi dan Telematika Seksi Media Informasi

Samarinda - Kalimantan Timur
:. Contact Administrator .: