Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur.

          Dasar hukum pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur.

          Penyelenggaraan Pemerintahan dengan semangat  Otonomi Daerah dengan menekankan  pada prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak masyarakat,  peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, salah satu urusan Otonomi Daerah adalah Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Oleh karena itu di daerah diperlukan lembaga yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

          Pentingnya lembaga yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  didasarkan atas pertimbangan antara lain :

  1. Merupakan urusan wajib pemerintah
  2. Masih ada kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki (Kesenjangan Gender)
  3. Perlunya perhatian khusus terhadap anak-anak, kasus traficking dan kasus-kasus KDRT
  4. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kaltim (3,81 %) berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 , dan rendahnya kualitas penduduk (terutama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan), persebaran dan mobilitas penduduk termasuk data dan informasi kependudukan. Selain itu, berbagai kebijakan pembangunan kependudukan masih banyak yang belum sinkron satu sama lain sehingga diperlukan adanya upaya penyerasian kebijakan lebih lanjut.

      Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur BPP&KB  mempunyai  tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana.

      Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan  Keluarga Berencana sesuai Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
  3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
  4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.